documentsn.com

BAB IIIKELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN SMKA. Kriteria Kelulusan dari Satuan PendidikanPeseta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan apabilamemenuhi ketentuan sebagai berikut :1. Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan2. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas X sampaidengan kelas XII (untuk program 3 tahun) atau kelas XIII (untukprogram 4 tahun).3. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;4. Mengikuti Ujian Satuan Pendidikan untuk seluruh mata pelajaranyang diujikan.B. Daftar Kumpulan Nilai (DKN)Daftar Kumpulan Nilai (DKN) merupakan kumpulan nilai Peserta didikyang meliputi:1. Nilai Rata-rata Rapor sesuai dengan kurikulum yang berlaku padaSatuan Pendidikan (NR),2. Nilai Ujian Satuan Pendidikan (NUSP),3. Nilai Satuan Pendidikan (NSP)Adapun secara rinci ketentuan tentang Daftar Kumpulan Nilai(DKN) adalah sebagai berikut :a. NR adalah penjumlahan Rata-rata Nilai rapor semester 1-6 daKompetensi keahlian masing-masing.b. NUSP adalah Nilai Ujian Satuan Pendidikanc. NSP adalah gabungan dari nilai rata-rata rapor semester 1 s.d 6atau semester 1 s.d 8 (NR), dengan Nilai Ujian Satuan Pendidikan(NUSP) dengan pembobotan yang ditentukan oleh SatuanPendidikan masing-masing.Domnis Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan SMK Tahun Pelajaran 2020/2021Bidang Pembinaan Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur7

d. Skala nilai 0-100 tanpa desimal.e. Jika terdapat Nilai rapor pada semester 1 – 2 masih menggunakanskala nilai 1 - 4 maka sebelum dimasukkan dalam DaftarKumpulan Nilai (DKN) terlebih dahulu dikonversi menjadi skala 0- 100 dengan menggunakan table konversi yang berlaku padasemester tersebut atau ditentukan rumus oleh Satuan Pendidikan.f.DKN disusun sesuai dengan Kompetensi Keahlian denganmenggunakan format terlampir dalam Domnis ini.C. Pengesahan Kelulusan1. Pengesahan kelulusan dilaksanakan dalam rapat pleno yangdihadiri oleh Kepala Sekolah dan guru pengajar kelas XII atau XIII.2. Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah,rapor sampai dengan semester terakhir kelas XII atau XIII dandokumen kelulusan lainnya.3. Laporan hasil kelulusan disahkan oleh Kepala Sekolah, pengawassekolah dan mengetahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan WilayahKabupaten/Kota masing-masing dengan bukti fisik dokumenpendukung DKN, Berita Acara Rapat Kelulusan dan Rekapitulasijumlah Peserta didik.Domnis Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan SMK Tahun Pelajaran 2020/2021Bidang Pembinaan Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur8

BAB IVPENUTUPPenilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan adalah untukmengukur kemampuan Peserta didik pada Satuan Pendidikan.Begitu pentingnya hasil penilaian bagi peserta didik, Pendidikmaupun Satuan Pendidikan maka sudah seharusnya mendapat perhatianbagi semua pihak terkait, baik dari aspek persiapan, pelaksanaan maupuntindaklanjut pascapenilaian.Pedoman Teknis Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan SMK DinasPendidikan Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2020/2021 ini diharapkandapat membantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota, SubRayon, Satuan Pendidikan pelaksana/penggabung dan pihak terkait untukmempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Ujian SatuanPendidikan sesuai ketentuan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.Domnis Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan SMK Tahun Pelajaran 2020/2021Bidang Pembinaan Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur9

DAFTAR KUMPULAN NILAISMK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2020/2021: JAWA TIMUR: .: SMK .: : PNSPNRNUSPNSPNRNUSPNSPNRNUSPNSPPengawas SMK,a.n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur:Cabang Dinas .NIP. . 20Kepala SMK ., . .NIP.NIP.Keterangan:- DKN dibuat per KompetensiKeahlian- Nama Mata Pelajaran Sesuai dengan Struktur Kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikanDasar BidangKeahlianBiologiKimiaiFisikanMuatan Peminatan KejuruanMuatan LokalPendidikanJasmaniOlahraga danKesehatanSeni BudayaBahasa Inggrisdan Bahasaasing lainnyaSejarah IndonesiaMuatan KewilayahanBahasa DaerahMatematikaNAMA SISWABahasa IndonesiaNO. PESERTAUSPPend. Pancasila &KewarganegaraanNOPend. Agama &Budi PekertiMuatan NasionalSimulasidanKomunikasi LAMATDasarProgramKeahlianKompetensiKeahlian

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2020/2021KATA PENGANTARBerdasarkan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar NasionalPendidikan SMK/MAK, tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk (1) Mengetahuitingkat capaian hasil belajar/kompetensi peserta didik; (2) Mengetahui pertumbuhandan perkembangan peserta didik; (3) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik; (4)Mengetahui efektivitas proses pembelajaran; dan (5) Mengetahui pencapaiankurikulum. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memahamiesensi penilaian dan memenuhi tujuan penilaian seperti standar yang telah ditetapkan.Sesuai dengan SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 TentangPeniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian sekolah dalammasa darurat penyebaran covid-19, terutama no. 5. Uji Kompetensi Keahlian (UKK)merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukurpencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 (dua)atau 3 (tiga) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). UKK dilaksanakandi akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau satuan pendidikanterakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri. Hasil UKK bagi peserta didik akanmenjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan bagistakeholder hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calontenaga kerja. Materi UKK disusun berdasarkan skema sertifikasi sesuai dengan jenjangkualifikasi peserta uji/asesi yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaanspesifik, operasional, dan/atau penjaminan mutu. Soal UKK dapat berbentukpenugasan atau bentuk lain yang dinilai secara individual untuk membuat suatuproduk sesuai tuntutan standar kompetensi.Dalam masa pandemi COVID-19, salah satu yang harus diwaspadai adalah karenapenularannya yang cepat dan massif. Oleh karena itu, pelaksanaan UKK pada kondisipandemi COVID-19 harus disertai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai denganprotokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19. Pedoman ini diharapkan menjadiacuan umum bagi para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Uji KompetensiKeahlian tahun pelajaran 2020/2021 khususnya dalam kondisi COVID-19.Jakarta, 08 Februari 2021Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,Wikan Sakarintoi

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2020/2021DAFTAR ISIKATA PENGANTAR. iDAFTAR ISI . iiI.PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM . 1II.ACUAN NORMATIF . 2III.TUJUAN . 3IV.SASARAN. 3V.JENIS UJI KOMPETENSI KEAHLIAN . 3VI.MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN . 4A. Uji Kompetensi mitra DUDIKA atau Asosiasi Profesi . 6B. Uji Kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1, P2, danP3/LSK) dan PTUK . 6C. UKK Mandiri . 7VII. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN . 8VIII. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN . 8IX.PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN. 8X.PENILAIAN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN . 9XI.PENERBITAN SERTIFIKAT . 10XII. PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN . 11XIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN . 11ii

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2020/2021I.PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM1.Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah penilaianterhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNIdilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atausatuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industridengan memperhatikan paspor keterampilan dan/atau portofolio.2.UKK adalah proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevanuntuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompetenpada suatu kualifikasi tertentu.3.Panitia UKK Tingkat Satuan Pendidikan adalah sekelompok tenagapendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai penyelenggaramaupun pengadministrasi kegiatan UKK.4.Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempatkerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan ujikompetensi.5.Asesor atau penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan danmemenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaiankompetensi peserta uji.6.Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yangberkaitan dengan kategori jabatan (okupasi) atau keterampilan tertentudari seseorang.7.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkatSKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspekpengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yangrelevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.8.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikatkompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujikompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.9.Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaiankompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuanpendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang berwenang sesuaiperaturan perundangan.10.Sertifikat Uji Kompetensi adalah pengganti Sertifikat Kompetensi sebagaibukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentuyang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi yang jugaditandatangani oleh perwakilan mitra dunia kerja yang terlibat dalam UKK.11.Peserta UKK merupakan siswa SMK aktif yang telah menuntaskan materipembelajaran yang akan diujikan.12.UKK menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam 1 (satu)event penilaian.13.Pelaksanaan UKK dikelola oleh satuan pendidikan terakreditasi.1

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2020/202114.II.Pelaksanaan UKK pada masa pandemi COVID-19 memperhatikan peraturannasional dan daerah yang berlaku, rekomendasi otoritas pemerintahdaerah yang menangani pandemi, serta protokol kesehatan.ACUAN NORMATIFAcuan yang melandasi penyusunan Pedoman Pelaksanaan Uji KompetensiKeahlian (UKK) ini adalah sebagai berikut:21.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5670).3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka KualifikasiNasional Indonesia.5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang KementerianPendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 207).6.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SekolahMenengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya ManusiaIndonesia.7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun hKejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.8.Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama,Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nkes/502/2020, dan Nomor 119/4536/SJ TentangPerubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 TentangPanduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2020/20212019 (COVID-19).III.9.Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa DaruratPenyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).10.Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta PelaksanaanUjtan Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease(COVID-19)11.Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 2 Tahun 2020tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi dalam MasaPandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).12.Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor06/D5.5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah MenengahKejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).TUJUANPelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk :IV.1.Mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikanproses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh;2.Memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untukmendapatkan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat uji kompetensi;3.Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi padacapaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia;4.Memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha, dunia industri, dan duniakerja (DUDIKA) dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai kebutuhanDUDIKA.SASARANSasaran yang akan dicapai dalam Pelaksanaan UKK ini adalah:V.1.Terlaksananya proses penilaian bagi seluruh siswa SMK kelas XII atau kelasXIII melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secaraefektif, efisien, dan terukur;2.Diterbitkannya sertifikat kompetensi, sertifikat uji kompetensi, atau yangsetara bagi seluruh peserta uji yang dinyatakan kompeten sesuai kompetensikeahlian yang ditempuh.JENIS UJI KOMPETENSI KEAHLIANModel pelaksanaan UKK ditetapkan sebagai berikut:1.Pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi yang dilaksanakan melalui sistem ujimaupun pengakuan dari DUDIKA atau asosiasi profesi;3

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2020/2021VI.2.Pelaksanaan uji kompetensi oleh SMK atau lembaga sertifikasi terlisensiBNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang diperkenankan untukmenyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yangtelah ditetapkan;3.Pelaksanaan UKK dalam bentuk penugasan atau proyek dengan standarinstrumen yang disusun oleh pemerintah. Satuan pendidikan bersama mitraDUDIKA diperkenankan mengubah sebagian atau keseluruhan isi sepanjangminimal setara;MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIANUntuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan UKK tahun pelajaran 2020/2021,ditetapkan mekanisme sebagai berikut :41.Pemerintah bersama unsur pendidik, unsur DUDIKA, dan/atau unsurperguruan tinggi menyusun standar instrumen UKK mengacu pada skemasertifikasi dan/atau kualifikasi lulusan;2.Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK melalui DinasPendidikan Provinsi dan/atau media komunikasi digital;3.Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan sosialisasi pedoman UKK kepadapenyelenggara atau pengelola penyelenggaraan UKK (satuan pendidikan);4.Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi dan menetapkan SMK yanglayak menjadi TUK;5.Dalam Pelaksanaan UKK, SMK dapat memilih salah satu atau beberapa dari 6(enam) jenis skema penyelenggaraan ujian berikut.a.Ujian melalui sistem sertifikasi mitra DUDIKA atau Asosiasi Profesi: SMKterakreditasi dan mitra DUDIKA atau asosiasi profesi melakukan ujikompetensi pada TUK yang telah disepakati bersama mengacu standarkualifikasi kompetensi yang ditetapkan mitra DUDIKA atau asosiasiprofesi dengan tujuan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh mitraDUDIKA, asosiasi profesi, asosiasi industri, dan/atau mitra dari mitraDUDIKA;b.Ujian melalui LSP Pihak Kesatu (LSP-P1): LSP yang didirikan olehlembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utamamelaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap pesertapendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber dayamanusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yangdiberikan oleh BNSP;c.Ujian melalui LSP Pihak Kedua (LSP-P2): LSP yang didirikan olehDUDIKA atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasikompetensi kerja terhadap sumber daya manusia yang bernaung dalamlembaga

5. Soal-soal Ujian Satuan Pendidikan tidak boleh mengandung unsur sentiment SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), politik, pornografi dan merk produk. 6. Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19; 7. Ujian Satu